23 Oktober pagi di kost2anteman..
Bangun pagi buka mata lalu gak jadi cuci muka.
Seonggok program tayangan dialog di TV-One sedang mengangkat tema sesuatu..
Program acara dialog Apa Kabar Indonesia sedang mengangkat tema “Operasi Yustisi Kependudukan”
lho, ada apakah gerangan??
Perlu diketahui bahwa adanya Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jakarta yang digelar karena dugaan yang menjadi rahasia umum bahwa pasca Lebaran, akan ada banyak pendatang baru yang dibawa oleh kolega saat pulang kampung. Pada saat mereka ada di daerah masing-masing, ada kesan bahwa kehidupan Jakarta bisa mengubash sisi perekonomian individu sehingga kemudian banyak diantara saudara, kerabat dan teman yang tergiur untuk mengikuti jejak “kesuksesan” dalam meningkatkan sisi ekonomi rumah tangga.
Adakah yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta itu??
Tanpa bermaksud pro atau kontra terhadap kebijakan tersebut, salah satu pihak yang paling dirugikan dalam kebijakan ini tentu saja rakyat kecil yang memang kebanyakan berasal dari kampung. Mereka yang sebelumnya telah tinggal di Jakarta beberapa bulan/tahun sebelum Lebaran tetapi belum mengurus pindah juga kena operasi penertiban tersebut. Tentu saja rakyat kecil akan kebingungan bagaimana membayar denda atau vonis lain yang diberikan. Lantas kemudian pasca vonis dilaksanakan, kemudian berpikir lagi saat mengurus KTP dan berbagai surat ijin yang disyaratkan dimana sudah diketahui umum bahwa disana akan ada banyak pungutan liar.
Bagaimana rakyat kecil bisa memperbaiki ekonomi di Jakarta, kalau tabungan baru terkumpul beberapa perak harus dikeluarkan lagi untuk hal-hal yang tidak jelas??
Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak??
Apakah kewajibannya adalah setor upeti dulu??
Ada kekhawatiran jika penduduk pendatang tak terserap dalam pekerjaan, maka nantinya akan berimbas pada meningkatnya tingkat kejahatan di Ibukota. Saya kira kekhawatiran seperti itu sungguh tak masuk akal. seleksi alam akan membuktikannya. para pendatang yang gagal dalam seleksi alam tersebut, pastinya akan pulang kembali membawa bendera putih dan muka tertunduk lesu di kampung. kalau orang-orag yang gagal kemudian lintas jalur ke sektor kejahatan seperti yang dikhawatirkan, sepertinya itu dikarenakan sudah ada potensi yang melekat pada sifat manusia tersebut. Jangan kira di Ibukota, di desa pun orang-orang seperti itu bisa juga melakukan kejahatan apabila di daerah juga mengalami kegagalan. Jadi, kenapa tidak ditigkatkan saja pengamanan yang berwajib dalam menentramkan masyarakat terhadap tindak kejahatan??
Dari sudut pandang lain, saya kira kebijakan ini hanyalah proyek rutin tahunan semata yang tidak ada penyelesaiannya. Penerapan oYK tentu membutuhkan anggaran yang digunakan untuk biaya operasional tim penertiban dan pos terbesar digunakan untuk memulangkan pendatang yang terkena razia kemudian terbukti tidak memiliki identitas pendukung yang kuat. Dan sampai saat ini, persepsi kebanyakan masyarakat terhadap alokasi anggaran adalah bagaimana membuat sebesar-besarnya dalam batas yang realistis tetapi dalam pemanfaatannya bagaimana agar keluar sekecil mungkin masalah laporan pertanggungjawaban urusan belakangan..
Apakah kebijakan yang diambil ini sudah adil bagi masyarakat, saya sendiri hanya teringat pada slogan kampanye di televisi yang digemborkan oleh Fauzi Bowo saat pilkada dulu yang berbunyi “Jakarta untuk semua”
Benhil, 23 oktober 2008 09:30
